GPINEWS.COM – Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Islam (Sekjen PP GPI), Diko Nugraha menginstruksikan kepada kader GPI di seluruh Indonesia untuk turun ke jalan guna mengawal kedaulatan rakyat.
Instruksi ini disampaikan untuk mengawal keputusan sembilan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) agar tidak mencederai rasa keadilan, kebenaran dan kedaulatan rakyat.
Instruksi ini ditegaskan oleh Diko Nugraha karena PP GPI menilai bahwa proses demokrasi yang terjadi di Indonesia saat ini sudah terlalu mahal. Karena telah menghamburkan triliunan uang rakyat dan ratusan nyawa. Terbukti dalam proses penghitungan suara saja sekitar 600 orang rakyat harus kehilangan nyawanya. Jumlah ini masih ditambah dengan adanya tragedi berdarah yang ada di depan kantor Bawaslu pusat pada saat aksi 21-22 Mei 2019.
‘’Proses demokrasi ini terlalu mahal, karena telah menelan uang rakyat Rp22 triliun dan ratusan petugas pemilu dan delapan orang meninggal dunia. Serta ratusan yang luka-luka saat tragedi berdarah 21-22 Mei 2019,’’ kata Sekjen PP GPI, Diko Nugraha dalam keterangan pers yang diterima Mataraminside.com, Sabtu pagi (15/6).
Diko mengatakan, jika para hakim MK membuat keputusan yang tidak berdasarkan fakta kebenaran dan keadilan, maka sesungguhnya keputusan tersebut telah mencurangi kedaulatan rakyat.
‘’Jangan sampai semua pengorbanan itu menjadi sia-sia hanya karena putusan 9 hakim MK yang mencederai keadilan dan merampas kebenaran serta kedaulatan rakyat yang dicurangi,’’ ujarnya.
Untuk memastikan tegaknya kebenaran, maka GPI siap berada di barisan terdepan. Kesiapan ini didasari oleh kesadaran bahwa selama ini rakyat yang selalu menjadi korban. Diko sangat menyesalkan hingga saat ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggung jawab atas meninggalnya rakyat yang tidak berdosa dalam proses pemilu saat ini.
‘’GPI harus menjadi garda depan untuk ikut mengawal keadilan, kebenaran dan kedaulatan rakyat Indonesia. Jangan sampai kasus dan tragedi berdarah 21-22 Mei di depan Bawaslu itu terulang kembali. Karena rakyat yang akan menjadi korbannya tanpa ada yang bertanggung jawab. Selain itu, yang salah menjadi benar dan yang benar disalahkan,’’ katanya.
Karena itu, PP GPI menginstruksikan kepada seluruh kadernya untuk melakukan aksi. Aksi ini bersifat nasional, yang tidak hanya terpusat di Jakarta semata melainkan juga harus digelar di seluruh daerah di Indonesia.
‘’Kami atas nama PP GPI menginstruksikan kepada seluruh Pimpinan Wilayah (PW) dan Pimpinan Daerah (PD) serta para kader dan anggota GPI se-Indonesia untuk aksi turun jalan. Seluruh daerah, tidak hanya terkonsentrasi di Jakarta saja. Kita harus mengawal kebenaran dan kedaulatan rakyat yang akan ditentukan oleh palu keadilan di MK,’’ ujarnya.(mataraminside.com)
