Subang – Di tengah meningkatnya sorotan publik terhadap dugaan penyimpangan di pemerintahan daerah, Ketua Gerakan Pemuda Islam (GPI) Kabupaten Subang, Diny Khoerudin atau yang akrab disapa Pidi, menegaskan bahwa gerakan GPI bukanlah manuver politik. Ia menilai langkah yang dilakukan pihaknya merupakan seruan moral untuk menegakkan keadilan sosial serta menumbuhkan nilai-nilai Amar Makruf Nahi Munkar di tanah Parahyangan.
“Kami tidak menunggangi isu, kami berjuang karena nurani. Kalau ada pejabat yang takut pada kebenaran, berarti dia bagian dari masalah,” tegas Pidi dengan nada lantang saat ditemui di Subang.
Lebih lanjut, Pidi menyampaikan bahwa GPI akan segera membentuk tim advokasi dan kajian publik guna mengawal proses hukum, menampung laporan masyarakat, serta mendorong transparansi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Subang. Ia menegaskan, pemuda Islam tidak boleh hanya berbicara di warung kopi, tetapi harus hadir di tengah rakyat untuk memastikan roda pemerintahan berjalan di atas rel kebenaran.
Pidi juga menekankan bahwa perjuangan GPI tidak akan berhenti pada tataran wacana semata. Pihaknya berkomitmen berkoordinasi dengan lembaga penegak hukum dan lembaga adat untuk mengawal setiap laporan masyarakat terkait dugaan gratifikasi dan praktik penyimpangan jabatan.
“GPI bukan hanya ormas yang bicara di podium. Kami akan turun langsung ke masyarakat dan instansi, memastikan tidak ada lagi praktik jual-beli jabatan atau setoran berkedok loyalitas,” ujarnya menegaskan.
Menurutnya, langkah tersebut sejalan dengan cita-cita GPI sejak awal berdiri, yakni menjadi barisan muda Islam yang berani melawan kezaliman dan menegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam forum Tsaqofah GPI yang dihadiri ratusan kader dan tokoh adat, seruan moral untuk membersihkan birokrasi dari praktik korupsi menggema kuat.
Pidi menegaskan bahwa perjuangan ini bukan agenda politik, melainkan panggilan nurani untuk menegakkan nilai-nilai keislaman dan keadilan sosial di daerah. Sementara itu, Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Bayu Satya Prawira, mengapresiasi langkah GPI yang dinilainya tetap menjaga independensi dan semangat kebangsaan di tengah dinamika sosial politik daerah.
“Gerakan seperti ini penting untuk mengingatkan kita semua, bahwa pemerintahan tidak boleh lepas dari kontrol moral masyarakat,” ujar Bayu Satya Prawira.
Sumber: https://rri.co.id/bandung/hukum/1965660/privacy.html
