GPINEWS.COM – Even musik Djakarta Warehouse Project atau DWP di JIExpo Kemayoran, Jakarta Pusat kembali menjadi kontroversi. Massa yang berasal dari sejumlah organisasi masyarakat atau ormas Islam menuntut Gubernur DKI Jakarta membatalkan izin mesik ‘party dugem’ tersebut.
Tidak main-main, massa mengancam bakal memblokade jalan menuju lokasi penyelenggaraan
Acara musik bergenre electronic dance music atau EDM itu akan diselenggarakan selama tiga hari pada 13-15 Desember 2019.
“Kami akan ke lokasi Kemayoran besok. Hari ini kami demo di Balai Kota meminta Gubernur Anies Baswedan membatalkan acara itu,” kata koordinator lapangan aksi unjuk rasa, Hakim Himran melalui pesan singkatnya.
Menurut Hilman seperti dikutip tempo.co, langkah Anies yang memberikan lampu hijau penyelenggaraan musik itu telah mengkhianati sebagian pendukung yang merupakan umat Islam. “Gubernur khianati umat dan pendukung maksiat,” ujarnya.
Menurut dia Anies lebih pro DWP. Karenanya, massa bakal menggelar unjuk rasa selama tiga hari mulai hari ini sampai Minggu, 15 Desember 2019. Adapun massa yang akan mengikuti aksi unjuk rasa berasal dari Gerakan Pemuda Islam, From Syuhada Indonesia, dan Forum Umat Islam Bersatu.
Massa menuntut Anies untuk membatalkan acara tersebut. Jangan sampai, kata dia, Anies yang menjadi gubernur pilihan sebagai besar umat Islam memberi izin acara itu. “Jangan sampai dianggap gubernur pilihan umat pro maksiat.”
Penyelenggaraan DPW memang selalu mengundang kontroversi. Sejak terpilih menjadi Gubernur DKI pada 2017, perhelatan ini yang sempat pindah ke Bali pada tahun lalu tersebut selalu merepotkan Anies.
Sumber : https://www.bizlaw.id
