RUU Omnibus Law Perlu Dikaji Ulang, Opini Zainuddin Arsyad

  • Whatsapp
RUU Omnibus Law Perlu Dikaji Ulang, Opini Zainuddin Arsyad
Zainuddin Arsyad S.Ip. Kader GPI Jakarta & Presiden Aliansi Mahasiswa Muslim ASEAN 2016

RUU Omnibus Law Perlu Dikaji Ulang, Opini Zainuddin Arsyad

By Zainuddin Arsyad S.Ip
(Kader GPI Jakarta & Presiden Aliansi Mahasiswa Muslim ASEAN 2016)

Read More

Omnibus Law Adalah Undang-undang sapu jagat atau undang-undang omnibus adalah istilah untuk menyebut suatu undang-undang yang bersentuhan dengan berbagai macam topik dan dimaksudkan untuk mengamandemen, memangkas dan/atau mencabut sejumlah undang-undang lain.

RUU Omnibus Law menyangkut 11 klaster, diantaranya:
1. Penyederhanaan perizinan tanah
2. Persyaratan investasi
3. Ketenagakerjaan
4. Kemudahan dan perlindungan UMKM
5. Kemudahan berusaha
6. Dukungan riset dan invoasi
7. Administrasi pemerintahan
8. Pengenaan sanksi
9. Pengendalian lahan
10. Kemudahan proyek pemerintah
11. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) ). Dan 1.200 pasal.

Salah satu pasal kontroversial adalah pasal 42 yang mengatur kemudahan izin bagi Tenaga Kerja Asing.
Dalam ayat 1 pasal 42 “Setiap pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memilki pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing dari pemerintahan pusat”.

Jika di dalam RUU Omnibus Law akan mengamandemen pasal 42 UU ketenagakerjaan nomor 13 tahun 2003 dimana sebelumnya TKA harus mendapat izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.

Dan jika mengacu pada Perpes Nomor 20 tahun 2018. TKA harus mendapatkan:
1. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
2. Visa Tinggal Terbatas (VITAS)
3. Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)

Pengesahan RUU Omnibus Law akan mempermudah izin TKA jika perusahaan yang menjadi sponsor TKA hanya membutuhkan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja ASING (RPTKA).

RUU Omnibus Law Perlu Dikaji Ulang, Opini Zainuddin Arsyad
Zainuddin Arsyad S.Ip. Kader GPI Jakarta & Presiden Aliansi Mahasiswa Muslim ASEAN 2016

Lampiran:
1.Padahal, UUD 1945 menyatakan, ”Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan” (Pasal 33 Ayat 1); ”Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara” (Pasal 33 Ayat 2); ”Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat” (Pasal 33 Ayat 3);

2.”Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (IR. Soekarno)

3. Bangsa yang kerja keras, bukan bangsa tempe, bukan bangsa kuli. Bangsa yang rela menderita demi pembelian cita-cita.” – Ir. Soekarno

4.“Bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa, tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka.” (Pidato HUT Proklamasi 1963 Bung Karno).

Sudah Seharusnya pemerintah mengambil langkah-langkah:
1. RUU OMNIBUS LAW pembahasannya ditunda dan dana RUU bisa dialih fungsikan untuk mengatasi virus corona yang berawal dari Wuhan Cina.

2. Pemerintah seharusnya peduli masa depan anak cucu bangsa dengan tidak memberikan pintu lebar kepada bangsa Asing untuk mengelola kekayaan alam kita. Karena akan berdampak pada ekosistem alam, independensi anak bangsa dan melanggar UUD 1945 dan Pancasila.

3. Bagi seluruh elemen masyarakat untuk menjaga solidaritas mengawal setiap kebijakan pemerintah yang akan berdampak kepada seluruh komponen anak bangsa hingga masa depan anak cucu dan eksistensi suatu Bangsa yang berdaulat penuh.

  • Whatsapp

Related posts